RSUD Krisis Obat Akibat BPJS Telat Bayar Tagihan Bag2

Menurut dia, keterlambatan pembayaran tersebut akibat BPJS Kesehatan kekurangan dana. Uang premi yang dibayarkan masyarakat tak cukup untuk menutupi tagihan dari rumah sakit di seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan pun meminta anggaran dari pemerintah pusat. Tapi pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan belum disetujui. “Jumat kemarin masih rapat, semoga dalam minggu-minggu ini bisa (cair dana dari pemerintah pusat) ke kami,” tutur Iqbal.

Iqbal menyarankan agar rumah sakit meminjam dana talangan ke bank menggunakan invoice dari BPJS Kesehatan asalkan bunganya tak melebihi 1 persen, sesuai dengan ganti rugi yang bisa diklaimkan kepada BPJS Kesehatan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman, menyebut BPJS Kesehatan tak profesional. Pemerintah DKI mengucurkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun setiap tahun, tapi minim manfaat yang diterima.

“Kembalikan sistem pengelolaan (jaminan kesehatan) ke pemerintah DKI,” ucap dia. Sudah kepalang tanggung, pemerintah DKI berencana memberi talangan lagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2018. Tapi Saefullah mengingatkan bahwa pemerintah tak mungkin terus-menerus memberikan dana talangan. Dalam waktu dekat, pemerintah DKI bakal mengirim surat peringatan kepada BPJS Kesehatan agar segera membayar klaim tagihan. Pengelola rumah sakit pun akan dipastikan kondisi keuangannya. “Perlu berapa lama lagi (untuk bisa bertahan menunggu dana talangan)?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *